Keputusan Politis Versus Kajian Ilmiah

Senin, 22 Februari 2010 | 04:11 WIB

http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/02/22/04115461/keputusan.politis.versus.kajian.ilmiah..

Beberapa minggu terakhir ini dunia dihebohkan dengan dua berita penting yang meresahkan. Pertama, cuaca ekstrem yang sedang melanda sejumlah belahan bumi dan yang kedua kekeliruan laporan Para Pakar Panel Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau IPCC. LIANA BRATASIDA

Di sisi lain, Kopenhagen hanya menghasilkan sebuah dokumen politis yang dinamakan Copenhagen Accord. Pertanyaan yang timbul adalah apakah pertemuan Kopenhagen merupakan suatu keberhasilan yang tertunda ataukah suatu kegagalan?

Sebagai tindak lanjut, sejumlah negara kemudian diimbau mengasosiasikan diri dengan Copenhagen Accord dengan batas waktu 31 Januari 2010. Negara Annex I diminta menyampaikan komitmen mengenai target kuantitatif reduksi emisi secara economy wide pada tahun 2020, disesuaikan dengan kesanggupan masing-masing. Target tersebut tidak diikuti dengan ketentuan tahun dasar (base year) yang sama.

Adapun negara non-Annex I diminta melaporkan aksi mitigasinya (nationally appropriate mitigation actions/NAMAs) melalui National Communication setiap dua tahun sekali. NAMAs dengan bantuan internasional akan dilaporkan melalui suatu registry untuk diukur, dilaporkan, dan diverifikasi (measurable, reportable, and verifiable/MRV) berdasarkan panduan COP.

Perlu diingat kembali hiruk-pikuk kontroversi proses negosiasi di COP-13, Bali, mengenai NAMAs negara berkembang yang berkaitan dengan komitmen bantuan pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas dari negara maju.

Ternyata setelah melewati perjuangan dramatis, Copenhagen Accord merefleksikan hal yang berbeda, di mana posisi negara berkembang dan negara maju disetarakan dalam hal melaporkan aksi mitigasi dengan format yang berbeda.

Oleh karena itu, negara berkembang, termasuk Indonesia, harus bekerja keras mempersiapkan sistem registrasi nasional, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, mengumpulkan data secara akurat serta menyiapkan anggaran. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kopenhagen telah menyampaikan bahwa Indonesia bersedia membuka diri terhadap mekanisme MRV internasional untuk menunjukkan adanya fleksibilitas dari negara berkembang.

Target aksi mitigasi

Hingga 13 Februari 2010, sebanyak 40 negara maju dan 28 negara berkembang—termasuk Indonesia—telah menyampaikan target aksi mitigasi. Di samping itu, terdapat 29 negara berkembang lain yang telah mengasosiasikan diri tanpa menyampaikan target aksi mitigasinya. Beberapa lembaga penelitian melakukan kajian ilmiah terhadap submisi aksi mitigasi tersebut yang hasilnya dapat dilihat dalam diagram di atas.

Hasil kajian ilmiah itu menimbulkan kekhawatiran karena diprediksi kenaikan suhu bumi akan melebihi 3 derajat celsius di atas tingkat praindustri pada tahun 2100. Selain itu, muka air laut akan naik puluhan meter sehingga dampak pemanasan global menjadi lebih signifikan. Kenyataan ini menunjukkan ketidakkonsistenan antara aksi mitigasi yang akan dilakukan dan kemauan politis yang disepakati di Accord dalam membatasi kenaikan suhu global agar tidak melebihi 2 derajat celsius. Keinginan meningkatkan batasan kenaikan suhu global agar tidak melebihi 1,5 derajat celsius pun semakin jauh dari kenyataan.

Dengan demikian, sudah dapat diduga keengganan negara Annex I mencantumkan target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) yang ambisius, 25-40 persen di bawah tingkat tahun 1990, karena laporan data National Greenhouse Gases Inventory Annex I (tanpa negara-negara dalam transisi ekonomi) periode 1990-2007 justru meningkat sebesar 12,8 persen. Selain itu, Copenhagen Accord juga merupakan suatu langkah mundur karena tidak mencantumkan target reduksi global jangka menengah pada 2020 ataupun tujuan mencapai 50 persen reduksi emisi global pada tahun 2050, di mana ini sebenarnya telah disepakati pada pertemuan G-8 tahun 2009.

Beberapa referensi mengenai pendanaan disebutkan di dalam Accord. Pendanaan jalur cepat sebesar 30 miliar dollar AS selama periode 2010-2012 untuk aksi mitigasi dan adaptasi harus bisa segera direalisasikan, demikian juga dengan komitmen memobilisasi dana mulai tahun 2020 sebesar 100 miliar dollar AS per tahun untuk membiayai antara lain kegiatan REDD, peningkatan kapasitas, dan pembentukan mekanisme teknologi. Pendanaan jalur cepat ini harus segera direalisasikan.

Langkah ke depan

Saat ini terdapat tingkat frustrasi yang tinggi atas lambannya proses negosiasi sehingga banyak negara, terutama negara-negara Annex I, ingin secepatnya mengoperasikan Copenhagen Accord. Namun, mengingat belum jelasnya status hukumnya, yang dapat dilakukan adalah membahas substansi dari Accord tersebut.

Meksiko sebagai tuan rumah pertemuan COP-16/CMP6 harus berupaya semaksimal mungkin membangun kembali trust dengan melakukan konsultasi dan dialog yang party-driven, transparan, tidak eksklusif, serta memfokuskan diri pada elemen-elemen penting Copenhagen Accord. Proses negosiasi harus dikembalikan pada kerangka kerja konvensi PBB yang bersifat multilateral, dengan mengintegrasikan Accord ke dalam dua jalur proses Ad Hoc Working Groups dan bukan menjadi jalur ketiga pada proses negosiasi. Dengan demikian, Copenhagen Accord menjadi salah satu, tetapi bukan satu-satunya masukan penting untuk pembahasan selanjutnya.

Pekerjaan rumah penting untuk diselesaikan di Meksiko adalah target penurunan emisi negara-negara Annex I dengan dasar tahun yang sama (1990) dan komitmen negara berkembang besar untuk menurunkan emisi GRK.

Selain itu, harus tersedia sumber pendanaan baru yang berkesinambungan dan mencukupi dalam jangka panjang untuk membantu negara berkembang melakukan aksi mitigasi dan adaptasi, diperkuat dengan kerja sama di antara sesama negara berkembang.

Kesepakatan di Cancun, Meksiko, menjadi tonggak penting dalam negosiasi perubahan iklim untuk mencapai suatu kesepakatan internasional pasca- 2012, terlepas dari ada tidaknya kontroversi kebenaran kajian ilmiah.

LIANA BRATASIDA Staf Ahli Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Lingkungan Global dan Kerja Sama Internasional Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: